Audit Dana Desa Harus Tingkatkan Kapasitas Desa Kelola Keuangan
Badan Pengelola Keuangan (BPK) berencana melakukan audit implementasi dana desa. Proses audit ini diharapkan tidak diakhiri dengan hukuman pemberhentian dana desa, melainkan pada perbaikan kinerja dan peningkatan SDM desa dalam mengelola keuangan
Rinaldi Mohammad Azka | 05 Juli 2018 23:59 WIB
Bisnis.com, JAKARTA -
Badan Pengelola Keuangan (BPK) berencana melakukan audit implementasi dana desa
dan diharapkan tidak diakhiri dengan hukuman pemberhentian dana desa,
melainkan perbaikan kinerja dan peningkatan SDM desa dalam mengelola
keuangan.
Ari Kuncoro, ekonom Universitas Indonesia
(UI), menegaskan dana desa dapat memberikan efek peningkatan daya beli
masyarakat, sehingga menurutnya menjadi kontraproduktif jika kemandekan
transfer dana dilanjutkan dengan pemberhentian program.
"Dana desa dirancang untuk menaikkan
kinerja desa, ada multiplier effect ke daya beli. Masalahnya [pengelola] dana
harus jatuh ke desa dahulu baru menaikkan produksi desa, tetapi kapasitas desa
dalam mengelola keuangan terbatas," jelasnya kepada Bisnis, Kamis
(5/7/2018).
Menurutnya, yang diperlukan adalah
kemampuan akuntansi dan pengawasan pengelolaan dana desa.
Kemampuan warga desa itu hanya hitung
sederhana, sehingga tidak ada pembukuan yang baik, padahal dana yang dikelola
besar.
Di sisi lain, dia juga mengakui potensi
penyelewengan dana desa cukup besar, sehingga pengelolaannya pun harus dapat
diawasi oleh komunitas desa yang berdiri independen. Dia mewanti-wanti jangan
sampai komunitas seperti ini dicaplok oleh kepentingan kelompok sehingga
terjadi penyelewengan.
Dekan UI ini pun menyarankan, "Kalau
ingin diperbaiki saja, jadi yang audit itu bertindak transparan dan akuntabel.
Audit itu bukan untuk menghukum, tapi membangkitkan kapastias orang desa dalam
pengelolaan dana desa," imbuhnya.
Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen)
Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan
dirinya tidak mempermasalahkan rencana BPK yang mulai mengaudit kinerja dana
desa.
"Jadi menurut kami itu adalah hal yang
biasa, sebagai penugasan yang ditujukan kepada BPK itu aja, kami akan menerima
apapun hasilnya," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Astera juga
melaporkan penyelesaian masalah penyaluran dana desa yang terjadi sebelumnya.
"Kemarin yang terjadi karena ada cash
for work daerah harus sesuaikan peraturan daerah. Ada 30% Hari
Aktivitas Kerja mereka perlu penyesuaian aturan, sudah beres sekarang sudah
masuk rekening daerah tinggal masalah teknis di desanya saja," jelasnya.
Sebelumnya, BPK tengah bersiap melakukan
pemeriksaan tematik kinerja dana desa tahun anggaran 2018. Pemeriksaan tematik
ini melibatkan minimal 83 tim pemeriksa, yaitu satu tim pemeriksa pusat, 43 tim
pemeriksa Perwakilan BPK Wiayah Jawa dan Sumatra, serta 39 tim pemeriksa
Perwakilan BPK Wilayah Timur.
Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis berharap
pemeriksaan ini dapat berjalan sebaik mungkin serta menghasilkan laporan hasil
pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
"Akhirnya BPK dapat memberikan
pendapat kepada pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan
pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih
baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Pada akhirnya mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.
