Pemberdayaan, Pendampingan, dan Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
INSAN DESA INSTITUTE - UU Desa tidak hanya
membawa sumber pendanaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru
pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. UU Desa lebih pada pendekatan
pemberdayaan masyarakat yang memposisikan masyarakat desa sebagai subyek
(pelaku utama) dan tidak hanya sekedar obyek (sasaran) saja.
 |
| ilustrasi gambar : freepik |
Ketentuan Umum Pasal 1
ayat 12 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa pemberdayaan
masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Praktek pemberdayaan
masyarakat diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola
secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan
pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang
semuanya itu dilakukan secara mandiri.
Pemberdayaan masyarakat
Desa dilakukan dengan :
- mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
- melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
Pemberdayaan masyarakat
Desa bertujuan memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu
kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga
kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan
lingkungan.
Berbicara tentang pemberdayaan
tidak akan terlepas dari proses pendampingan. Pendampingan merupakan satu strategi
yang menentukan keberhasilan program
pemberdayaan. Demikian pula dengan program pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa (P3MD), proses pendampingan masayarakat desa menjadi mutlak
adanya.
Pendampingan sebagai suatu
strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya
meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu
mengindentifikasikan dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan
berupaya untuk mencari alternative pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan
sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh
karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan
pendampingan. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.
Pendampingan masyarakat
desa, secara spesipik diatur dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa, yang kemudian diupdate dengan versi terbaru yaitu
Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa. Terbitnya Peremendesa
tentang Pendampingan Masyarakat Desa tersebut, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat
desa tidak terlepas dari proses pendampingan.
Ketentuan pasal 6 ayat (1)
Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat
Desa menyebutkan bahwa Pendampingan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh menteri,
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten. Pendampingan
Masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Menteri, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
tersebut dilakukan dengan cara asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan
fasilitasi Desa.
Menteri, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan Pendampingan Masyarakat
Desa dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan/atau pihak
ketiga. Salah
satu faktor penentu keberhasilan pendampingan
masyarakat desa
adalah kapasitas pendamping profesional desa (PLD,PDP,PDTI,TA).
Kapasitas dimaksud
menunjuk pada kompetensi yang mencakup: (1) pengetahuan tentang perspektif dan
kebijakan UU Desa, (2) keterampilan teknis dan fasilitasi pemerintah dan
masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik, dan (3) sikap
kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendamping profesional.
Terkait
dengan peningkatan kapasitas/ kompetensi tenaga pendamping profesional telah
diatur dalam ketentuan pasal 13 ayat (3) Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa.
Selain itu,
untuk menjamin kompetensi dan kualifikasi Tenaga Pendamping Profesional. Pemerintah
(Kementerian) dalam melakukan pengelolaan pendamping masyarakat, melakukan
proses sertifikasi terhadap tenaga pendamping profesional, yang dilaksanakan
oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sertfikasi profesi ini, baik bagi tenaga pendamping
profesional yang secara prinsip memang untuk kebaikan bagi individu pendamping maupun pengguna
jasa mereka (Pemerintah dan Masyarakat). Bagi individu pendamping,
sertifikasi ini memberikan pengakuan atas kegiatan yang ditekuninya sekaligus
memberi peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sesuai
dengan keahlian profesi mereka. Sementara bagi pengguna jasa
mereka, sertfikasi ini memberikan kepastian akan kualitas jasa yang mereka
dapatkan. Profesi
adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu
pengetahuan khusus. suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode
etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi
tersebut.
Oleh sebab itu, kita berharap peningkatan kapasitas dan
sertifikasi bagi tenaga pendamping profesional sesuai Permendesa tersebut segera dieksekusi oleh pihak
yang berwenang. Agar proses pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa dapat lebih OPTIMAL (Optimis, Beritegritas, dan Maksimal).
Diolah dari berbagai sumber
Oleh : Asep Jazuli
- PP 47/2015
- Permendesa Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
- PemberdayaanMasyarakat, Pembangunan Desa, Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan BerdasarkanUndang-Undang Desa
- PemberdayaanMasyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa
- Kajian Teori Pendampingan
