DANA DESA BISA DIALOKASIKAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DESA

INSANDESA.ID

Maret 30, 2018

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan Pembinaan kemasyarakatan.

Foto : binaswadaya.org

Setiap tahun Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pastinya mengeluarkan Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk periode tahun selanjutnya. Tahun 2018 Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur melalui Permendesa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Meski ini aturan untuk dapat mencairkan dana desa, namun perlu kita ketahui bersama bahwa 10 persen dari Total APBN adalah untuk dialokasikan atau dikembalikan ke Desa adalah hak yang sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan kewajiban-kewajiban yang membebani Desa.

Dana Desa diharapkan mampu membangun Indonesia dimulai dari tingkat desa, dan pembangunan yang di maksud tentunya bukan hanya pembangunan fisik, namun juga pembangunan sumber daya manusi melalui pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan. Salah satu peruntukkan dana desa adalah untuk peningkatan kesehatan masyarakat, dan hal ini bisa dilakukan dengan mengalokasikan dana desa pada sumber potensi yang sudah ada di desa sejak dahulu yaitu melalui kegiatan posyandu. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan di desa posyandu biasanya terletak di masing-masing dusun. Agar pelayanan kesehatan bisa lebih mudah di akses oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 bidang Kesehatan

Sesuai dengan Permen Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018. Sepertinya Kementrian Kesehatan juga mencermatinya agar nyambung dan sesuai kepentingan Kementrian Kesehatan dalam mensukseskan program-programnya yang bisa gratis, karena masyarakat diarahkan untuk menggunakan Dana Desa. Namun karena ini bentuknya bukan penugasan, semestinyalah Kementrian bidang Kesehatan memberikan acuan sesuai kepentingannya. Pada saatnya nanti kementrian yang lainpun pasti akan ikut-ikutan seperti ini.

Kesehatan adalah bentuk layanan sosial dasar, sungguh memalukan jika ada dana desa namun penduduk desa atau warga desa justru sakit-sakitan dan tidak pernah sehat. Memang kepentingan kesehatan belum selesai di tingkat desa yang tertinggal dan desa miskin. Namun perlu kita pahami juga bahwa warga desa menjadi miskin atau kaya adalah usahanya sendiri, tidak semata-mata karena perbuatan Pemerintah Desa. Namun apabila penduduk desa dan warga masyarakat semua sakit-sakitan dan tidak sehat, bukankah menjadi tanggung pemerintah semuanya, bukan hanya pemerintah desa. Jadi Kementrian Kesehatan Republik Indonesia berusaha mengkompilasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2018 dari Permendesa 19/2017 untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Air Bersih Berskala Desa

· Air Bersih,

· Fasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (RPAM),

· Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk air bersih,

2. Sanitasi Lingkungan

Sanitasi yang layak kesehatan,
Pembangunan sarana MCK (Mandi, Cuci, Kakus), sarana cuci tangan,
Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga serta yang berbasis masyarakat,
Sanitasi berbasis masyarakat (mis: sanitasi pasar desa, menghilangkan genangan air, dsb.)
Penyediaan sarana teknologi tepat guna (TTG) untuk sanitasi seperti septic tank terapung,

3. Bantuan Insentif Kader Kesehatan / UKBM

· Honor / insentif / reward kader,

· Honor kader kesehatan,

· Pendampingan oleh kader kepada perempuan usia 30 - 59 mendapatkan pelayanan skrining sadanis dan IVA di Puskesmas,

· Honor instruktur senam di desa,

4. Transport Kader Kesehatan

· Transport Kader dalam pelaksanaan UKBM,

· Transportasi petugas/kader ke Pos Lansia/Posbindu,

· Pendampingan pelaksanaan kunjungan rumah,

· Transport pendampingan masyarakat yang ditemukan beresiko dan berpenyakit PTM (Penyakit Tidak Menular), Pendamping IVA,

· Pendampingan pendataan sasaran dan sweeping imunisasi.

5. Perawatan dan/atau Pendampingan Ibu Hamil, Nifas, dan Menyusui

· Pendampingan ibu hamil, nifas, dan menyusui oleh kader,

· Pendampingan pendataan oleh kader terhadap bumil dan balita,

· Pelaksanaan pendampingan program perencanaan, persalinan dan pencegahan komplikasi oleh kader,

6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan tambahan/sehat untuk peningkatan gizi bayi, balita dan anak sekolah

· Pemantauan pertumbuhan balita oleh kader dan penyediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bayi, balita dan anak,

· Kunjungan rumah oleh kader untuk pemantauan pertumbuhan balita.

7. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pembinaan UKBM (Poskedes/Polindes, Posbindu, Posyandu, dan pos kesehatan lainnya)

· Pembinaan pengelolaan dan pembinaan UKBM,

· Penyediaan sarpras (sarana prasarana),

· Penyediaan media KIE,

· Operasional UKBM,

· Pengadaan Posbindu kit dan bahan habisa pakai posbindu kit untuk warga desa,

· Penyediaan PMT bagi lansia di posyandu lansia/posbindu,

· Pengembangan kegiatan promotif dan preventif di posyandu lansia/posbindu.

8. Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

· Penyelenggaraan dan Pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan Germas,

· Penyediaan sarana dan prasarana olahraga,

· Pertemuan kader kesehatan,

· Penyuluhan kesehatan yang diselenggarakan oleh desa,

· Menjadikan rumah ibadah sebagai KTR (Kawasan Tanpa Rokok),

· Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat secara benar melalui Gema Cermat,

· Edukasi kesehatan terkait pencegahan dan deteksi dini,

· Gerakan makan sayur, buah dan ikan,

· Gerakan olehraga bersama,

· Pemanfaatan lahan tidur untuk tanaman obat keluarga (TOGA) dan irigasi desa untuk mengurangi genangan air serta peningkatan gizi,

· Taman stimulasi anak dan lansia,

· Lapangan olahraga.

9. Kampanye dan Promosi Hidup Sehat (Peningkatan PHBS) guna mencegah Penyakit Menular Seksual HIV/AIDS, Tuberkulosis, Hipertensi, Diabets Mellitus dan Gangguan Jiwa

· Peningkatan PHBS,

· Pemantauan kepatuhan minum obat (TTD, obat TB, obat HIV, obat Malaria, dll) oleh kader,

· Promosi/Penyuluhan dan penyediaan media KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi),

· Operasional kegiatan desa wisma/kunjungan rumah,

· Aktivitas Kreatif yang sehat bagi remaja, pemuda dan kelompok seksual aktIf.

Disarikan dari berbagai sumber

INSAN DESA.ID

DANA DESA BISA DIALOKASIKAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DI DESA

Contoh Perdes tentang RT dan RW Tahun 2020(Terbaru)

Desa Cerdas, Tata Kelola Kuat: Menyelami Peran Kelembagaan dalam Membangun Masa Depan

Permendesa PDT Nomor 2 Tahun 2024: Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa 2025